Share
Bagikan artikel
Tanda Tangan NPHD Bawaslu Donggala Dapat Dana Hibah 18 Miliar untuk Pilkada 2024
Donggala, Bawaslu Kabupaten Donggala – Dapat dana hibah Pilkada sejumlah Rp. 18 miliar dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala, penyaluran dana hibah Pilkada 2024 tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Donggala Mohammad Yasin dan Ketua Bawaslu Donggala Abdul Salim.
Ketua Bawaslu Donggala Abdul Salim mengapresiasi kepada Pemda Donggala atas perhatian dalam menunjang kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada kedepan. Pun ungkapan terimakasih atas terselenggaranya penandatanganan NPHD.
Abdul Salim mengungkapkan Proses panjang yang telah dilalui mulai dari pembahasan anggaran rasionalisasi antara Bawaslu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta reviu Inspektorat wilayah II sehingga pada hari Jum’at 10 November 2023 NPHD resmi ditandatangani, ungkapnya.
Diketahui, Bawaslu Donggala telah mengajukan dana hibah. Belanja hibah penyelenggaraan Pilkada dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang Merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian (agreement) antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu Donggala.
Pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang wajib didukung dan disukseskan pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan menjadi bagian prioritas yang harus dilaksanakan dengan baik.
Bawaslu Donggala berkomitmen dana hibah yang diberikan akan dikelola dengan sebaik mungkin sesuai peruntukannya. Kesepakatan ini juga menjadi pedoman dalam melaksanakan semua tahapan Pilkada 2024.
Selain Bawaslu dan KPU, giat Penandataganan NPHD Sebagai tindak lanjut, seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024. Dihadiri Bupati Donggala Moh Yasin, serta pejabat Pemda Donggala. Bertempat di Rumah makan Khatulistiwa Kota Palu,Jumat (10/11/2023).
Bawaslu Donggala akan berkoordinasi dengan semua pihak sehingga penyelenggaraan pesta Demokrasi di Kabupaten Donggala dapat terlaksana secara demokratis dan bermartabat.
