Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Donggala Perkuat Sinergi Lintas Lembaga Dalam Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

Bawaslu Kabupaten Donggala menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB Tahun 2025, Rabu (15/10/2025).

Donggala - Bawaslu Kabupaten Donggala, Dalam rangka perkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tingkat kabupaten, maka Bawaslu Kabupaten Donggala menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB Tahun 2025, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan yang dihadiri KPU Donggala, Disdukcapi, Dinsos serta Kemenag dan dipimpin oleh Minhar, selaku Anggota Bawaslu Donggala yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas.

Dalam sambutan, Minhar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir akan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memastikan akurasi data pemilih.

“Terima kasih kepada rekan-rekan KPU, Disdukcapil, dinas sosial dan Kemenag. telah meluangkan waktu untuk hadir. Rakor ini menjadi momentum perkuat sinergi dan menyamakan persepsi terkait kebutuhan data menjelang penyusunan DPTB triwulan keempat,” ujar Minhar.

Ia menjelaskan, forum koordinasi ini sebagai langkah strategis guna membahas berbagai faktor yang memengaruhi dinamika data pemilih, seperti perkembangan jumlah pemilih disabilitas, perpindahan domisili, serta data warga yang menikah sebelum berusia 17 tahun. Selain itu, pembaruan informasi dari lembaga terkait juga diperlukan agar proses validasi data pemilih lebih komprehensif.

Minhar menegaskan, dukungan data dari berbagai instansi sangat penting untuk menjaga akurasi dan kredibilitas daftar pemilih. Ia berharap hasil pertemuan ini dapat melahirkan langkah konkret dalam memperkuat integrasi data antar lembaga serta meningkatkan transparansi informasi.

“Semoga rakor ini mampu menghasilkan pembaruan data yang akurat menuju proses penyusunan DPTB triwulan IV,” ujar Minhar.

Menutup rapat, Minhar menekankan pentingnya peran KPU dalam memanfaatkan hasil koordinasi lintas sektor untuk memperkuat validitas daftar pemilih.

“Kami berharap data yang disampaikan dapat membantu KPU dalam memvalidasi DPTB ke depan. Koordinasi seperti ini harus terus terjalin agar proses pemutakhiran data berjalan efisien, akurat dan akuntabel,” demikian Minhar.

Humas Bawaslu

Tag
Berita